JAKARTA — Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, ada beberapa hambatan dalam proses pembangunan dan pengembangan industri pertahanan di Indonesia.
Hambatan itu mulai dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, minimnya permodalan, dan kurangnya tenaga ahli lokal.
“Termasuk kurangnya penyerapan teknologi pertahanan yang umumnya merupakan teknologi tinggi dan bersifat rahasia,” ujar Agus saat diskusi berjudul Membangun dan Mengembangkan Industri Pertahanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yang dikutip dari YouTube Balitbang Golkar TV pada Jumat (21/1/2022).
Menurut Agus, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan industri pertahanan nasional.
Salah satunya adalah melakukan investasi penguasaan teknologi melalui ahli teknologi oleh pelaku industri pertahanan dari negara-negara pemasok alutsista.
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
“Dengan demikian, industri pertahanan nasional diharapkan dapat berkembang dan berperan sebagai penopang pertumbuhan perekonomian melalui ekspor produk, menjadi bagian dari rantai pasokan global (global supply chain), mengurangi kebutuhan devisa untuk pengadaan alutsista, dan menyediakan lapangan kerja,” kata Agus.
“Negara menerbitkan (UU Indhan) yang bertujuan antara lain mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, dan inovatif,” tambahnya.
Agus berharap, industri pertahanan mampu mendukung kemandirian penyediaan alutsista bagi TNI yang saat ini sedang mengembangkan postur pertahanan.
Tujuannya, untuk mewujudkan militer Indonesia yang kuat, profesional, dan memiliki kemampuan daya tangkal (deterrence) dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di skala regional dan global.
“Industri pertahanan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas TNI sebagai pengawal kedaulatan bangsa dan negara dan melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia maupun tugas-tugas kemanusiaan di tingkat regional dan global,” imbuhnya.
Sumber : Tribunnews.com
