Jakarta, Gatra.com – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartrasasmita menyatakan, Kementerian Sosial serius dan sudah bertindak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Kementerian menaruh perhatian khusus pada proses pengawasan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pada layanan publik yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Pengawasan kepada dua sektor tersebut, dilakukan dengan pendekatan model tiga pilar pengendalian.
“Ada tiga pihak yang terlibat dalam pengendalian. Pertama adalah Satuan Kerja itu sendiri, kedua Aparat Pengawas Internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal serta yang terakhir adalah Aparat Penegak Hukum,” kata Mensos pada acara Workshop Anti Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2018, di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta, Senin (17/12).
Dengan konsep tiga pilar pengendalian, lanjut Agus, terlihat jelas satuan kerja punya peran sangat strategis sebagai garda terdepan dalam proses pengendalian pada bidangnya masing-masing.
“Maka saya sangat menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial agar dapat berperan aktif dalam proses pengendalian dalam rangka terwujudnya good and clean governance ,” kata Mensos.
Menurut Mensos, langkah-langkah Kementerian Sosial ini merupakan bentuk nyata tekad pemerintah yang berusaha keras memerangi korupsi dengan berbagai cara. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah melalui upaya preventif, represif dan kuratif.
Dari beberapa strategi tersebut, katanya, upaya pencegahan atau preventif merupakan upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif.
“Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan,” kata Mensos.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan, koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kementerian Sosial adalah dalam kaitannya dengan perbaikan data-data penerima bantuan.
“Data yang valid sangat membantu mengurangi penyelewengan bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial,” kata Laode.
Selebihnya Laode mengapresiasi pernyataan pejabat Eselon I dan II dan seluruh jajaran kementerian yang menyatakan komitmen akan mewujudkan prinsip clean and good governance di Kemensos.
Sumber :gatra.com
