Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,984 triliun untuk tahun anggaran 2026 guna mendukung program-program prioritas strategis nasional dalam sektor perindustrian. Usulan tersebut terdiri atas pagu indikatif sebesar Rp 1,936 triliun dan tambahan anggaran senilai Rp 2,05 triliun.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja bersama Komisi VII di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7). Ia menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun akan digunakan untuk membiayai 255 kegiatan strategis Kemenperin dalam mendukung target pembangunan industri nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.
“Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program prioritas Kemenperin yang tersebar di berbagai sektor industri,” ujar Agus.
Salah satu agenda besar yang akan dibiayai melalui anggaran tambahan tersebut adalah partisipasi Indonesia sebagai negara mitra (partner country) dalam pameran industri internasional INNOPROM 2026 yang akan berlangsung di Rusia. Kemenperin mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk keperluan ini.
“Partisipasi pada INNOPROM 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Indonesia di pasar global dan melanjutkan kesuksesan yang telah kita capai saat menjadi partner country dalam Hannover Messe 2023, di mana komitmen investasi mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp30 triliun,” jelas Agus.
Ajang INNOPROM tahun ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 100 ribu pengunjung dan diikuti oleh 1.000 perusahaan dari lebih 90 negara, menjadikannya salah satu pameran industri terbesar dan paling bergengsi di dunia.
Selain INNOPROM, anggaran tambahan juga akan diarahkan untuk program-program strategis lainnya, antara lain: Restrukturisasi mesin dan peralatan industri Rp 180,8 miliar, Penguatan wirausaha baru industri kecil dan menengah (IKM): Rp 133,8 miliar, Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi industri Rp 87,4 miliar. Kemudian, Pengadaan peralatan laboratorium pendukung penerapan SNI wajib Rp 185 miliar, Pengembangan industri prioritas seperti semikonduktor, tekstil, makanan dan minuman Rp 151,4 miliar, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi Rp 125,2 miliar, Pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor industri prioritas Rp 69,2 miliar.
“Pengembangan SDM industri menjadi pondasi utama dalam peningkatan daya saing nasional. Melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang terfokus pada kebutuhan riil dunia industri, kami ingin menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan siap pakai,” tambahnya.
Agus juga menekankan bahwa usulan anggaran tambahan Kemenperin selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita. Kementeriannya telah menyusun sembilan program prioritas yang akan menjadi fokus pada 2026.
Program-program tersebut mencakup: pengembangan SDM industri melalui vokasi dan pelatihan, penguatan IKM dan pengembangan sentra industri, hilirisasi berbasis SDA, pengembangan industri prioritas dan peningkatan produktivitas berbasis inovasi.
Lalu percepatan ekspor produk dan jasa industri, pengembangan industri hijau untuk pembangunan berkelanjutan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan industri halal.
“Potensi pasar halal global sangat besar dan perlu kita manfaatkan. Selain itu, kami juga ingin mempercepat transformasi industri hijau yang lebih ramah lingkungan dan efisien,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, Kemenperin mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2,51 triliun, yang digunakan untuk belanja pegawai (Rp 902 miliar), belanja operasional (Rp 478 miliar), dan belanja non-operasional (Rp 1,13 triliun). Namun, alokasi tersebut mengalami pemblokiran sebesar 23,13 persen atau sekitar Rp 582,73 miliar yang berdampak pada optimalisasi program-program Kemenperin.
Adapun pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 1,936 triliun berasal dari: rupiah murni: Rp1,52 triliun, PNBP: Rp69,8 miliar, dana dari Badan Layanan Umum (BLU) Rp 342,4 miliar.
Dari total pagu tersebut, Rp 972,9 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 364,1 miliar untuk belanja operasional, dan Rp599,8 miliar untuk belanja non-operasional. Sebanyak Rp 633 miliar difokuskan untuk sektor pendidikan, sementara Rp 1,3 triliun untuk mendukung sektor ekonomi industri.
“Kami berharap dukungan dari DPR untuk menyetujui tambahan anggaran ini, agar program strategis nasional dalam bidang perindustrian bisa berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Agus.
Sumber:RM.id
