JawaPos.com – Teka-teki siapaka kader Golkar yang akan duduk di kursi Ketua DPR, mulai mengerucut pada beberapa nama. Mulai dari Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo, Sekertaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.
Menanggapi hal itu, Pengamat politik Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago menilai peluang Agus Gumiwang Kartasasmita lumayan tipis, hal ini karena Agus secara garis politik cukup dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan mantan ketua Umum Golkar.
“Untuk posisi ketua DPR tidak mungki kalau tanpa sinya Istana. Pasti Airlangga memilih yang memang Istana ingin kan. Jokowi tentu butuh figur Ketua DPR yang klop,” ujar Pangi paa JawaPos.com, Rabu (3/1).
Berita Terkait
Resmi Gantikan Novanto di DPR, Bamsoet Bakal Rampungkan Dua Tugas Ini
Solid, Mayoritas Kader Beringin Hitam Dukung Bamsoet Pimpin DPR
Pesan Pengamat soal Keputusan Golkar Pilih Ketua DPR
Analis politik yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ipang itu memprediksi, Jokowi dan JK akan memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada 2019. Sebab, bisa saja JK akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi.
“Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).
Pangi menambahkan, untuk posisi kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Golkar. Namun, lanjutnya, riil politik tentu tak akan menafikkan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.
“Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR,” tegasnya.
Karena itu, Pangi memprediksi Jokowi pasti akan berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannyan pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Novanto pasti atas restu Jokowi.
“Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat,” pungkasnya.
(aim/JPC)
