Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan kepada perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang, Banten. PKH merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
Mensos mengatakan, PKH yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digodog oleh Komisi XI DPR. Salah satu yang turut merealisasikan dan mengawasi program ini yakni anggota Fraksi Partai Golkar DPR Andi Achmad Dara yang juga salah satu pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Menurut Mensos, Andi Achmad bertanggung jawab atas semua aktivitas keuangan negara termasuk pula alokasi anggaran PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi
“Semua hal yang berkaitan dengan keuangan negara menjadi tanggung jawab Pak Andi. Dengan begitu semua alokasi keuangan dan anggaran bisa efektif, merata dan terlaksana secara baik. Beliau ini adalah orang yang ditugas membersihkan korupsi yang ada di parlemen,” ujar Agus Gumiwang di Kantor Pemkot Tangerang, Kamis (7/2/2019). Hadir dalam acara ini Andi Achmad Dara dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin.
Agus menjelaskan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018 menunjukkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,66 persen dari sebelumnya 10,11 persen. Tak hanya kemiskinan, gini rasio Indonesia juga kian membaik dengan rata-rata 0,831 persen. Berdasarkan data tersebut, dampak dari PKH dan BPNT yang telah terlaksana secara efektif dapat dirasakan masyarakat Indonesia.
“Semua ini berkat kinerja para pendamping yang dengan tulus membantu para penerima bantuan PKH dan BNPT. Program ini untuk membantu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta membantu belanja sandang dan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Agus.
Sementara itu Andi Achmad Dara mengatakan, karena program PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, Komisi XI DPR turut memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah. Dalam pandangannya, PKH membantu perekonomian masyarakat untuk mendapatkan peluang lebih maju lagi.
”Karena dalam program ini penerima tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk uang, tapi juga pendidikan karena ada pendampingan di dalamnya. Ini yang akan mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat,” kata dia.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan, dengan jumlah penduduk 2,93 juta jiwa, Kota Tangerang rentan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Penduduk miskin yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 68.770 keluarga atau 176. 441 jiwa per 2018.
Dalam melayani penyaluran bantuan sosial pangan, Pemkot Tangerang telah membentuk 65 elektronik warung (e-warong) yang tersebar di 104 kelurahan. Keberadaan e-warong ini untuk mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu juga diperhatikan dengan adanya program bedah rumah. Selain itu untuk menjamin pendidikan berkualitas kami juga telah mengratiskan 641 SPP siswa kurang mampu,” kata Sachrudin.
Sumber :inews.id
